Isu akan ada demonstrasi besar merebak menjelang setahun kabinet pemerintahan SBY.

Menjelang setahun masa pemerintahan periode kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan pimpinan enam lembaga tinggi negara. Rumor merebak, pertemuan ini terkait tanggal 20 Oktober 2010 nanti, di mana kabarnya akan ada demonstrasi besar-besaran menentang SBY.

Apakah pertemuan di kantor MPR membahas soal itu? "Sama sekali tidak ada eksplisit hal seperti itu (penggulingan Presiden SBY)," kata Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR, usai pertemuan, Senin 18 Oktober 2010.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menjelaskan, pertemuan antara Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial ini mencari kesepahaman soal fungsi penyeimbang (check and balances) antar lembaga negara.

Sementara Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, pertemuan tidak membahas soal isu reshuffle dan rumor upaya penggulingan pemerintah. "Tapi lebih pada masalah sosial kemasyarakatan," kata Priyo yang juga salah satu Ketua Partai Golkar itu.

Priyo menyatakan, Presiden dan semua pimpinan lembaga tinggi negara sangat memperhatikan masalah-masalah nasional. "Masalah sosial kemasyarakatan di mana gampang adanya gesekan-gesekan sosial, adanya kecenderungan amuk marah, itu gejala sosial yang cepat atau lambat harus kita selesaikan karena taruhannya besar," kata Priyo.

Ribuan Polisi Bersiap

Namun, meski hanya sekadar rumor, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang baru beberapa hari berganti pimpinan sudah bersiap. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Sutarman mengkonfirmasi, hari itu memang ada demo.

Tv one.sudah mendapatkan konfirmasi bahwa kelompok Petisi 28 akan menggelar demonstrasi pada 20 Oktober itu. Namun, sampai Senin siang, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Boy Rafli Amar mengaku belum ada yang mengirim surat pemberitahuan aksi.
Menurut Boy, sesuai ketentuan, pemberitahuan demo harusnya telah dilakukan paling lambat kepada Polda Metro, sejak tiga hari sebelum pelaksanaan aksi sebagaimana diatur undang-undang. "Kami harapkan, segera melaporkan bila ingin berunjuk rasa. Tentu polisi akan melakukan persiapan yang lebih matang lagi," ujarnya.
Tapi, apakah benar ada sinyal-sinyal kerusuhan? "Mudah-mudahan tidak ada," kata Irjen Sutarman ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 18 Oktober 2010.

Namun Kepolisian tetap melakukan antisipasi. Ribuan personel akan diturunkan. "Itu dua pertiga dari 30 ribu, ya sekitar 19 ribu [personel]," kata Sutarman. Pasukan akan disigakan di sejumlah titik yang perlu diwaspadai, yakni gedung DPR, Istana Negara, Tugu Proklamasi, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Soal persiapan menyambut demonstrasi ini mengundang sindiran Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, mesti dibedakan antara demonstrasi dengan upaya makar. Demonstrasi dibolehkan undang-undang, namun makar harus ditindak secara tegas.

Bagi Mahfud sendiri, sekadar demo saja tidak ada yang perlu ditakutkan. "Masa kita takut hal-hal seperti itu. Dulu kita membuat Reformasi pada tahun 1998 kan biar kita bisa leluasa melakukan hal-hal seperti itu. Demo, biar saja demo. Awasi saja," kata Mahfud.

"Tapi kalau makar," lanjut Mahfud, "Saya kira harus ditindak tegas kalau membuat provokasi. Untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah secara inkonstitusional, itu memang harus ditindak."

SBY di 20 Oktober

Di hari sebelum 20 Oktober, SBY berangkat ke Makassar. Lalu, di manakah Presiden pada hari penting 20 Oktober?

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengaku belum ada jadwal pasti untuk Presiden RI pada 20 Oktober. "Belum ada data detail dan substansi untuk agenda 20 Oktober. Besok, Presiden akan ke Makassar pagi dan pulang kembali ke Jakarta sore harinya," kata Julian.

Namun, Julian mengungkapkan Presiden SBY memang akan melakukan evaluasi kinerja para pembantu, tepat satu tahun pemerintahannya. "Tentang kinerja masing-masing menteri pada 20 Oktober nanti," kata dia.

Evaluasi, kata dia, dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal antara presiden dan menteri. "Masing-masing menteri kan sudah menandatangani pakta integritas dan kontrak kerja yang menjadi acuan. Tapi, hal ini tidak serta merta bermakna reshuffle (perombakan kabinet)," kata dia.